Sabtu, 28 Mei 2011

HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

Pola Hubungan Pusat & Daerah terkait dengan Kajian tentang Pembagian Kekuasaan dalam Negara.

Kekuasaan dapat dibagi dengan dua cara :
  • Secara vertikal : pembagian kekuasaan menurut tingkatan pemerintahannya yang berbeda antara negara kesatuan (unitary/einstaat) dan negara federal (federal).
  • Secara horizontal : pembagian kekuasaan menurut fungsinya secara horizontal. Pembagian yang menunjukkan fungsi-fungsi pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Teori Negara federal dan negara kesatuan Susunan Negara
Di negara federal kedaulatan diperoleh dari negara-negara bagian (states yang terpisah-pisah kemudian bersepakat membentuk suatu pemerintahan bersama, yaitu pemerintahan federal.

Tujuan utama dibentuk pemerintahan federal untuk :
  1. Mempekuat posisi negara terhadap ancaman musuh, misalnya Kanada menjadi federalistik awalnya karena takut ancaman Amerika Serikat di selatan.
  2. Memperkuat ekonomi

Sebelum negara federal terbentuk sudah ditentukan dalam konstitusi kekuasaan antara negara bagian dan pemerintahan negara federal. Kekuasaan yang diserahkan kepada negara federal dapat lebih besar atau sebaliknya tergantung pada kesepakatan awal negara yang dituangkan dalam konstitusi.

Dua cara menentukan kekuasaan antara negara federal dan negara bagian.
  1. kekuasaan yang diserahkan pada pemerintahan negara federal hanya tertentu yaitu ; pemerintahan, politik luar negeri, dan moneter. Model penyerahan menunjukkan kekuasaan yang besar (sisa / residu power) ada pada negara bagian, misalnya di AS. Penggunaan model ini harus dilihat berdasarkan kesepakatan 13 negara merdeka yang masing-masing memiliki kekuasaan.
  2. kekuasaan negara federal yang besar karena kekuatan dukungan kaum federalis dalam membuat konstitusi, misalnya Kanada. Untuk negara bagian di Kanada disebut dengan provinsi, yang (seolah-olah) menggambarkan kearah negara kesatuan.
Di negara kesatuan kedaulatan langsung bersumber dari seluruh rakyat dalam negara tersebut. Kekuasaan pemerintah pusat merupakan kekuasaan yang menonjol dalam negara kesatuan, tidak ada saingan dari badan legislatif pusat dalam membentuk undang-undang, karena tidak ada badan legislatif pusat dan daerah yang sifatnya sederajat. Pemerintah pusat mempunyai wewenang tertinggi terhadap segala lapangan pemerintahan, yang pada tingkat terakhir wenang memutuskan segala sesuatu di dalam negara tersebut. Atas dasar konstruksi ini, maka kekuasaan pemerintahan yang ada di daerah bersifat derivatif (tidak langsung).

C.F. Strong menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan legislatif lain selain badan legislatif pusat. Lebih lanjut disebutkan oleh Strong ada dua ciri mutlak yang melekat pada negara kesatuan yaitu :
  • Adanya supremasi parlemen pusat (the supremacy of the central parliament)
  • Tidak ada badan-badan lain yang berdulat (the absence of subsidiry sovereign bodies).
Ciri ini menegaskan dalam negara kesatuan kedaulatan tidak terbagi hanya diberikan kepada pemerintah pusat, sedangkan dalam negara federal masing-masing negara bagian juga berdaulat, maka unit-unit kekuasaan memiliki otonomi (kemandirian/kebebasan) yang penuh baik yang terdapat dalam eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Negara kesatuan tidak identik dengan sentralistik sekalipun pemerintahan pusat terbentuk lebih dahulu dengan mengklaim sejumlah wilayah sebagai bagian dari negara kesatuan. Sementara itu di negara federal yang dibentuk melalui kesepakatan sejumlah negara berdaulat untuk bergabung dalam wadah negara federal tidak selalu dipandang desentralistik. Lihat Negara Federal Malaysia sangat menampakkan format otoritarian. Sedangkan negara kesatuan Indonesia di bawah rezim UU No. 22 Tahun 1999 menampakkan sifat federalistiknya.

Asas-asas Dalam Unitary
Dalam unitary, urusan pemerintahan dapat disusun dan diselenggarakan menurut asas dan sistem desentralisasi atau sentralisasi.
  • Desentralisasi : wewenang mengatur dan mengurus pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerinta pusat (central government) melainkanjuga oleh satun-satuan pemerintahan tingkat legih rendah yang mandiri dan bersifat otonom.
  • Sentralisasi : semua urusan dijalankan oleh dan dari pemerintah pusat (single centralized government).
  • Dekonsentrasi : sentralisasi yang disertai pemencaran organ-organ yang menjalankan sebagian wewenang pemerintah pusat di daerah. Dengan kata lain, pembagian kewenangan antar badan-badan pusat.
  • Otonomi : Kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangga sendiri.
  • Tugas Pembantuan : tugas untuk membantu pabila diperlukan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar