Minggu, 29 Mei 2011

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

A. DASAR HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA
Landasan hokum keberadaan Badan Usaha Milik Negara dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Negara menjadi Undng-undang, Peraturan Pemerintan Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan  Persroan (Persero), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan, Perturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum.


B. PENGERTIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Apa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara ? Jika dicermati peraturan perundang-undangan di atas, tidak ditemukan pasal yang memberi rumusan tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1960 hanya disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan Perusahaan Negara (PN) ialah :

Semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.

Jadi, dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang belum digunakan istilah Badan Usaha Milik Negara. Istilah Badan Usaha Milik Negara baru digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983. Dalam Pasal 58 disebutkan :
  1. Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan PERJAN, PERUM, dan PERSERO, menteri dibantu oleh suatu sekretariat yang disebut Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara.
  2. Biro Tata Usaha Negara bertanggung jawab secara operasional kepada sekretaris jenderal departemen yang bersangkutan.
Dalam Peraturan Pemerintah di atas pun tidak ditemui rumusan apa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara. Rumusan baru ditemui dalam Kep. MenKeu Republik Indonesia Nomor 740/KMK/00/1989 yang mengemukakan :

Badan Usama Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara tetapi statusnya disamakan dengan Badan Usaha Milik Negara.

C. BENTUK-BENTUK BADAN USAHA MILIK NEGARA
Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1969 disebutkan :
Kecuali dengan atau berdasarkan undang-undang ditetapkan lain, usaha-usaha negara berbentuk perusahaan dibedakan dalam :
  1. Perusahaan Jawatan (Perjan)
  2. Perusahaan Umum (Perum)
  3. Perusahaan Perseroan (Persero)
Selanjutnya, dalam Pasal 2 disebutkan :
(1)    Perusahaan Jawatan (Perjan) adalah perusahaan negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan yang termaktup dalam Indonesische Bedrijven Wet (IBW, Stb. 1927 : 419 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah).
(2)    Perusahaan Umum (Perum) adalah perusahaan negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktup dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960.
(3)    Perusahaan Perseroan (Persero) adalah perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stb. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan di tambah), baik yang saham-sahamnya untuk sebagiannya maupun seluruhnya dimiliki oleh negara.

1. Perusahaan Jawatan (Perjan)
Perusahaan Jawatan sebagai salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara, mempunyai karakteristik tersendiri. Untuk itu Perusahaan Jawatan sering pula disebut sebagai Departement Agency. Adapun ciri Perusahaan Jawatan, yakni :
  1. Makna usahanya adalah Public Service artinya pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat.
  2. Bagian dari departemen.
  3. Mempunyai hubungan hukum publik
  4. Pimpinannya disebut kepala.
  5. Memperoleh fasilitas negara.
  6. Pegawainya disebut pegawai negeri.
  7. Pengawasan dilakukan secara hierarki.
2. Perusahaan Umum (Perum)
a. Pengertian
Dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum disebutkan :
Perusahaan umum selanjutnya disebut Perum adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, seluruh modalnya dimiliki oleh negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.   

b. Maksud dan Tujuan
Hal ini dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :
Maksud dan tujuan Perusahaan Umum adalah menyelenggarakan usaha yang  bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelola perusahaan.

c. Karakteristik Perusahaan Umum (Perum)
Jika dicermati Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 dapat disimpulkan Perusahaan Umum memunyai karakteristik sebgai berikut :
a.       Makna usahanya di samping melayani kepentingan umum sekaligus memupuk keuntungan.
b.      Berstatus badan hukum
c.       Bergerak dalam bidang-bidang vital
d.      Memunyai nama dan kekayaan sendiri
e.       Dapat menuntut dan dituntut
f.        Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.
g.       Dipimpin oleh seorang direksi.
h.       Pegawainya adalah pegawai perusahaan negara.

d. Organ dalam Perusahaan Umum (Perum)
1.      Direksi
Dalam Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 disebutkan :
Direksi adalah organ Perusahaan Umum yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan Umum untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum, srta mewakili Perusahaan Umum, baik dalam maupun di luar pengadilan.

Selanjutnya, dalam Pasal 17 ayat (1) disebutkan :
Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan.

2.      Dewan Pengawas
Hal ini dijabarkan dalam Pasal 1 butir 1 :
Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum yang betugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam kmenjalankan kepengurusan Perusahaan Umum.

3. Perusahaan Perseroan (Persero)
a.       Pengertian
Dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dirumuskan pengertian Perusahaan Perseroan sebagai beikut :
Perusahaan Perseroan untuk selanjutnya disebut Persero, adalah Badan Usaha Milik Negara, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, berbentuk Perseroan Terbatas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham yan dikeluarkannya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung.

b.      Maksud dan Tujuan
Hal ini dijabarkan dalam Pasal 4 sebagai berikut :
(1)   Maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Perseroan adalah :
a.      menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, baik di pasar dalam negeri maupun internasional ; dan
b.      memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.
(2)   Perusahaan Perseroan dengan sifat usaha itu dapat melaksanakan penugasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan di atas.

c.       Karakteristik Perusahaan Perseroan (Persero)
Jika dicermati Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan perseroan mempunyai karakteristik sebagai berikut :
1.      Makna usahanya memupuk keuntungan.
2.      Status usahanya badan hukum perdata.
3.      Hubungan hukum usahanya diatur oleh hukum perdata.
4.      Madal dipisahkan dari kekayaan negara.
5.      Tidak memiliki fasilitas negara.
6.      Dipimpin oleh suatu direksi.
7.      Peranan negara sebagai pemegang saham
8.      Pegawai perusahaan.

d.      Organ Perusahaan Perseroaan (Persero)
1)      Rapat Umum Pemegang Saham
Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan :
Menteri Keuangan dapat memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Dirjen Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaam Perseroaan (lihay juga Pasal 1 butir 1).

2)      Direksi
Dalam Pasal 6 disebutkan :
Direksi adalah organ Perusahaan Perseroaan yang bertugas melaksanakan pengurusan Perusahaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Perseroan, serta mewakili Perusahaan Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya, dalam pasal disebutkan Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

3)      Komisaris
Dalam Pasal 18 disebutkan :
(1)         Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan termasuk pelaksanaan rencana jangka pangjang dan rencana kerja dan anggaran perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)         Komisaris melakukan tugas sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Sumber
Sentosa Sembiring, 2001, Hukum Dagang, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti     





Tidak ada komentar:

Poskan Komentar